Trackperistiwa.com | Muara Teweh – Pembangunan di Desa Muara Pari, Kabupaten Barito Utara, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya proyek siluman yang tetap dikerjakan meski Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 disebut belum cair.
Sorotan tersebut mencuat usai sejumlah informasi viral di media sosial yang memperlihatkan aktivitas pembangunan jembatan beton. Warga menilai proyek tersebut sarat kejanggalan dan memicu pertanyaan terkait legalitas serta sumber pendanaannya.
Berdasarkan laporan warga, terdapat beberapa indikasi yang dinilai tidak lazim dalam pelaksanaan proyek di desa tersebut. Di antaranya, pekerjaan sudah berjalan saat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa 2026 belum dicairkan. Selain itu, proyek juga disebut tidak dilengkapi papan informasi atau plang kegiatan, yang seharusnya menjadi bagian dari transparansi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, warga juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga Kepala Desa Muara Pari, Mukti Ali, dalam pengerjaan sejumlah proyek desa. Kondisi ini memunculkan persepsi adanya praktik yang tidak profesional dalam pengelolaan pembangunan.
Seorang mantan aparat pemerintah desa berinisial YB, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa persoalan di Muara Pari tidak hanya sebatas pembangunan jembatan beton.
“Selain klarifikasi pembuatan jembatan beton, potensi dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa juga dapat dilihat dari sejumlah kegiatan lain yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia merinci, terdapat proyek rehabilitasi Balai Pertemuan Desa yang hingga kini belum rampung meski telah dilakukan perbaikan total. Akibatnya, bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah desa juga disebut telah melakukan pengadaan kendaraan berupa sekitar delapan unit sepeda motor dan satu unit mobil Toyota Hilux menggunakan dana desa. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
Masalah transparansi pun kembali disorot. Warga mengaku tidak pernah melihat papan informasi maupun baliho yang memuat rincian penggunaan Dana Desa, sehingga menutup ruang kontrol sosial dari masyarakat.
“Bukan hanya jembatan, rehab balai desa juga terbengkalai dan tidak pernah ada papan proyek ataupun baliho terkait penggunaan dana desa sebagai kontrol masyarakat,” tegasnya.
Atas berbagai temuan tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya Bupati dan Inspektorat, untuk segera melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Muara Pari.
Keluhan warga juga meluas pada kondisi infrastruktur, terutama Jalan Meranti yang dilaporkan rusak parah dan belum mendapat perhatian perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar persoalan tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Muara Pari, Mukti Ali, belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat.
Pengelolaan Dana Desa sendiri sejatinya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tepat sasaran, guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa. (Hry/A)***
