Trackperistiwa.com | Sendawar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat mendorong pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Hal ini dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di setiap kecamatan, bukan hanya terpusat pada wilayah tertentu.
Anggota DPRD Kutai Barat, Adrianus, menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai daerah, terutama yang selama ini masih tertinggal dari sisi infrastruktur.
Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan berarti semua wilayah mendapatkan porsi yang sama, melainkan memastikan setiap daerah memperoleh perhatian sesuai dengan kebutuhan yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendorong agar APBD Kutai Barat ke depan tetap adil bagi semua wilayah. Adil bukan berarti sama, tetapi setidaknya seluruh wilayah bisa tersentuh oleh pembangunan,” ujar Adrianus, Senin (16/3/2026).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah di Kutai Barat yang menghadapi persoalan infrastruktur dasar. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah kondisi jalan yang belum memadai di beberapa daerah.
Karena itu, Adrianus meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.
“Wilayah yang memiliki persoalan, khususnya terkait infrastruktur jalan, harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Dengan begitu, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan dapat diminimalisir secara bertahap,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pemerataan pembangunan dinilai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adrianus juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan perencanaan pembangunan yang merata serta dukungan anggaran yang terarah, berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan warga diharapkan dapat ditangani secara bertahap oleh pemerintah daerah. (Fzn/TP)*
