Transparansi Disorot, 118 Pejabat Kutai Barat Abaikan LHKPN?

Trackperistiwa.com, Sendawar — Komitmen transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali diuji. Hingga akhir Maret 2026, sebanyak 118 pejabat dari total 943 wajib lapor tercatat belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Data tersebut mencuat dalam rapat koordinasi dan pengarahan pimpinan di lingkungan Pemkab Kutai Barat pada Senin (30/3/2026), sekaligus menjadi indikator masih lemahnya kepatuhan sebagian aparatur terhadap kewajiban pelaporan kekayaan.

Temuan ini tidak sekadar persoalan administratif. Keterlambatan pelaporan LHKPN mencerminkan persoalan serius terkait disiplin dan integritas birokrasi. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat.

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dituntaskan.

“Ini harus segera diselesaikan tanpa penundaan karena menyangkut integritas dan transparansi,” tegas Frederick Edwin dalam rapat koordinasi dan pengarahan pimpinan, Senin (30/3/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan memberi ruang terhadap kelalaian yang berpotensi mencederai akuntabilitas birokrasi. Ia juga meminta seluruh pejabat yang belum melapor segera menuntaskan kewajibannya, serta menginstruksikan pimpinan perangkat daerah untuk memperketat pengawasan internal.

Sorotan tajam turut datang dari kalangan masyarakat sipil. LSM Gerakan Pandawa Bertuah (RADAR) menilai lambannya pelaporan LHKPN sebagai kelalaian serius yang tidak dapat ditoleransi.

Wakil Ketua LSM tersebut, Gito Stefanus Ayet, menegaskan bahwa LHKPN merupakan instrumen fundamental dalam upaya pencegahan korupsi, bukan sekadar formalitas administratif.

“Ini bukan sekadar keterlambatan administratif, tapi tanda lemahnya komitmen transparansi. Kalau dibiarkan, bisa membuka celah praktik yang tidak sehat,” ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas, termasuk pemberian sanksi bagi pejabat yang tidak patuh.

“Harus ada sanksi jelas. Jangan sampai aturan hanya menjadi formalitas tanpa konsekuensi. Publik berhak mengetahui siapa yang patuh dan siapa yang tidak,” tambahnya.

Menurutnya, keterbukaan LHKPN merupakan wujud tanggung jawab moral pejabat publik kepada masyarakat. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, maka kepercayaan publik menjadi taruhan. Bahkan, pihaknya mendorong agar daftar pejabat yang belum melapor dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk kontrol sosial.

Di sisi lain, Bupati Kutai Barat juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian berbagai laporan kinerja lainnya, seperti LPPD, LKjIP, LKPD, LKPJ, hingga SAKIP sebagai indikator utama akuntabilitas pemerintah daerah.

Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, langkah tegas dan transparan dapat menjadi momentum bagi Pemkab Kutai Barat untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menegaskan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Penulis: Fauzan