KUTAI BARAT, TRACKPERISTIWA.COM – Persoalan sulitnya mendapatkan akses permodalan masih menjadi keluhan para pedagang kecil di Pasar Jaras, Kabupaten Kutai Barat. Sejumlah pedagang mengaku belum pernah mendapatkan akses pinjaman modal dari pemerintah untuk mengembangkan usaha mereka.
Keluhan tersebut mencuat dalam dialog dan penyerapan aspirasi yang dilakukan jajaran Partai Demokrat Kabupaten Kutai Barat bersama para pedagang di Pasar Jaras, Jumat, 21 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pedagang ditanya mengenai pengalaman mereka memperoleh pinjaman modal dari pemerintah, termasuk pembiayaan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari dialog yang berlangsung, masih terdapat pedagang yang mengaku belum pernah memperoleh pinjaman maupun bantuan permodalan dari pemerintah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Partai Demokrat yang turun langsung ke lapangan untuk mendengar persoalan masyarakat.
Pedagang Masih Bergantung pada Pinjaman Berbunga
Dalam dialog tersebut, persoalan permodalan menjadi salah satu sorotan utama. Pedagang kecil dinilai masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal usaha dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
Sebagian pelaku usaha bahkan terpaksa menggunakan pinjaman informal dengan sistem pembayaran harian atau mingguan yang dinilai membebani pendapatan mereka.
Perwakilan Partai Demokrat menyampaikan bahwa kondisi tersebut sangat berat bagi pedagang kecil yang keuntungan usahanya tidak terlalu besar.
Pedagang harus tetap membayar cicilan dan bunga meskipun sebagian dagangan tidak habis terjual.
“Jangan sampai kita bekerja setiap hari hanya untuk membayar bunga. Keuntungan sedikit, sementara cicilan tetap harus dibayar,” demikian disampaikan dalam dialog bersama pedagang.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah karena tujuan program permodalan seharusnya membantu masyarakat mengembangkan usaha, bukan justru menambah beban mereka.
Demokrat Soroti Akses Program Pemerintah
Partai Demokrat juga menilai persoalan bukan hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada akses dan informasi program pemerintah yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat.
Dalam dialog, pedagang ditanyakan apakah pernah mengajukan usulan kepada dinas terkait untuk mendapatkan akses permodalan.
Sebagian pedagang ternyata belum mengetahui secara jelas program maupun instansi yang dapat mereka datangi untuk mengajukan kebutuhan modal.
Karena itu, Demokrat mendorong agar pemerintah daerah dan dinas terkait lebih aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM, terutama pedagang kecil yang menjalankan usaha sehari-hari di pasar.
Program permodalan, menurut Demokrat, harus benar-benar diketahui dan dapat diakses masyarakat yang menjadi sasaran.
Ardianus dan Meni Debora Didorong Kawal Aspirasi
Dalam kegiatan tersebut turut hadir anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Ardianus dan Meni Debora.
Keduanya menjadi bagian dari upaya penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan, khususnya terkait kebutuhan pedagang dan persoalan pengembangan ekonomi masyarakat.
Aspirasi mengenai permodalan UMKM selanjutnya diharapkan dapat dibawa ke dalam komunikasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah serta dinas terkait.
Partai Demokrat menilai DPRD memiliki peran penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas dialog, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Pendataan Pedagang Jadi Langkah Awal
Meski demikian, Demokrat menegaskan bahwa perjuangan untuk membuka akses permodalan membutuhkan data yang jelas.
Pengurus pasar diminta membantu melakukan pendataan terhadap para pedagang, mulai dari jumlah pelaku usaha, jenis usaha, domisili, hingga kebutuhan modal masing-masing.
Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dan DPRD dalam menentukan kebijakan.
“Pemerintah dan DPRD bekerja berdasarkan data. Kalau tidak ada pendataan dan pengajuan dari masyarakat, tentu akan sulit untuk memperjuangkannya,” ujar perwakilan Demokrat dalam dialog tersebut.
Karena itu, para pedagang didorong untuk tidak hanya menyampaikan keluhan secara lisan, tetapi juga membuat usulan secara resmi melalui pengurus pasar.
Nantinya, apabila diperlukan, staf anggota DPRD juga dapat membantu dalam penyusunan administrasi usulan masyarakat.
Modal Rp5 Juta hingga Rp10 Juta Dinilai Berarti bagi Pedagang Kecil
Dalam dialog tersebut juga disampaikan bahwa bagi pedagang kecil, tambahan modal sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta dapat memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha.
Modal tersebut dapat digunakan untuk menambah stok barang, memperbesar perputaran usaha, maupun memenuhi kebutuhan dagangan sehari-hari.
Bagi pedagang kecil, modal dengan skema yang lebih ringan dinilai jauh lebih membantu dibandingkan harus meminjam kepada pihak lain dengan beban bunga yang tinggi.
“Kalau diberikan modal Rp5 juta ataupun Rp10 juta, tentu sangat membantu. Pedagang tidak perlu lagi pusing mencari pinjaman dengan bunga tinggi,” ujar perwakilan dalam dialog tersebut.
Namun, akses tersebut tetap harus melalui mekanisme dan persyaratan yang berlaku, termasuk pendataan serta pengajuan resmi dari masyarakat.
Demokrat Janji Sampaikan Aspirasi kepada Pemerintah
Partai Demokrat Kabupaten Kutai Barat menyatakan akan membawa berbagai persoalan yang ditemukan dalam kunjungan lapangan tersebut kepada pemerintah daerah.
Perwakilan Demokrat menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Bupati Kutai Barat terkait kegiatan turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Melalui komunikasi tersebut, berbagai persoalan yang ditemukan, termasuk akses permodalan UMKM, akan disampaikan kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
Bagi Demokrat, kunjungan ke Pasar Jaras bukan sekadar agenda pertemuan dengan pedagang, tetapi menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang harus diperjuangkan.
Pedagang Berharap Ada Solusi Nyata
Para pedagang Pasar Jaras berharap persoalan akses permodalan tidak berhenti sebagai pembahasan dalam forum dialog.
Mereka membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, jelas, dan tidak membebani usaha kecil dengan bunga tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai program permodalan yang tersedia sehingga masyarakat tidak kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui prosedur maupun lembaga yang harus dihubungi.
Dengan adanya pendataan, usulan resmi, serta dukungan DPRD, aspirasi pedagang Pasar Jaras diharapkan dapat masuk dalam pembahasan kebijakan pemerintah daerah.
Partai Demokrat pun menegaskan pentingnya memastikan suara pedagang kecil benar-benar sampai kepada pemerintah dan tidak berhenti sebagai keluhan di lapangan.
Persoalan akses modal menjadi salah satu pekerjaan rumah penting agar para pedagang kecil di Pasar Jaras dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan usaha mereka.
Penulis : Fauzan
