Ketua Umum GPD-Alur Barito Kritik Pemerintah Barito Utara, Ada Apa,???

BARITO UTARA – Ketua Umum organisasi Gerakan Pemuda Daerah (GPD) Alur Barito, Hison, melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dinilai lamban dalam menjalankan pembangunan serta kurang memperhatikan organisasi masyarakat yang sebelumnya ikut mengawal proses politik kepala daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Hison saat Musyawarah Mufakat Khusus GPD Alur Barito yang digelar di Kelurahan Jingah, Minggu (25/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia didampingi sejumlah pengurus serta Dewan Pengawas organisasi.

Menurut Hison, selama proses politik berlangsung, pihaknya telah aktif mengawal dan mendukung calon kepala daerah sejak masa silaturahmi hingga kampanye, termasuk saat pelaksanaan dua kali Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Lebih dari satu tahun sejak silaturahmi hingga kampanye, bahkan mengawal dua kali PSU, tiap hari puluhan hingga ratusan anggota kami turun mengawal H. Gogo sebagai calon bupati awalnya. Kami berjuang dengan waktu, pemikiran, dan finansial tanpa dibayar. Kami hanya ingin memperjuangkan pemimpin yang lebih baik,” ujar Hison kepada awak media.

Ia menjelaskan, setelah dinamika politik berubah, pihaknya kemudian memberikan dukungan kepada calon bupati yang dinilai sejalan dengan harapan masyarakat.

“Karena H. Gogo terkendala, kami akhirnya mendukung calon bupati pilihan Pak H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan saat itu kami meyakini beliau sebagai pemimpin terbaik. Namun setelah dilantik, ormas ini belum pernah tersentuh oleh pemerintah. Seakan kacang lupa kulitnya,” katanya.

Selain menyinggung hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat, Hison juga mengkritisi kondisi pembangunan di Barito Utara yang dinilai berjalan lambat dibanding periode sebelumnya.

Ia mencontohkan sejumlah infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat penanganan maksimal meski telah lama mengalami kerusakan.

“Pembangunan terasa lamban. Contohnya kerusakan jalan di mana-mana, tapi hanya dipasang rambu. Sampai berbulan-bulan tidak ada perbaikan. Di jalur Simpang Jalan Pertiwi, rambu penutupan jalan sampai dibuka sendiri oleh warga karena dianggap mengganggu,” ujarnya.

Hison turut menyoroti beberapa titik yang dinilai terbengkalai, di antaranya rencana pelebaran jalan kota pada jalur Bundaran Bupati menuju Jalan Yetro Sinseng yang telah dibongkar namun belum dilanjutkan pengerjaannya.

Selain itu, ia menyebut kondisi jalan rusak di depan APMS Jalan Pendreh, jalan menuju keluar kota di Kelurahan Jingah, hingga Jalan H. Koyem yang disebut rawan longsor namun belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.

Tak hanya infrastruktur jalan, Hison juga menyinggung persoalan fasilitas lalu lintas di wilayah kota.

“Lampu merah di semua titik banyak yang error, sementara pemasangan TV digital justru gencar dilakukan. Ini membuat kami menilai arah pembangunan kurang jelas,” katanya.

Ia menambahkan, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap kondisi daerah sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan setempat.

“Sebagai kritik pertama, kami juga sudah sering menerima keluhan dari kalangan ormas terkait persoalan yang sama,” tambahnya.

Menurut Hison, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus memaksimalkan penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat untuk pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemerintah dipercaya masyarakat untuk mengelola anggaran demi pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik. Itu yang kami tagih sekarang,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sanupeli yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai realisasi pembangunan di lapangan belum sesuai dengan yang disampaikan kepada publik.

“Pembangunan hanya wacana di berita, tapi tindakan di lapangan tidak sesuai,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait kritik yang disampaikan GPD Alur Barito tersebut.

Penulis: Henryanus Achiang